Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membuka nada berkenaan pandangan pergantian nama Propinsi Jawa Barat.
Mengawasi Indonesia 2019
Menurut dia, semua pergantian butuh perjanjian dari beberapa faksi. Gak kecuali perihal masukan pergantian nama Propinsi Ja-bar.
" Dimana-mana hidup ini yaitu perjanjian, jadi pergantian itu silahkan saat ada perjanjian, " ujar Emil, sebutan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/9) .
Simak Juga : nama provinsi di indonesia
Tidak hanya itu, Emil menilainya beragam trik dapat dilaksanakan berkenaan pergantian ini. Satu diantaranya ialah lewat uji publik buat mengukur sejauh berapa perubahan nama Propinsi Ja-bar bisa dimanifestasikan.
" Cari kesepakatannya itu yang wajib dicari, apa mesti ada uji publik adakah survey atau poling, itu kan mesti dipikir, " ujarnya.
Meski demikian, Emil menilai semua bentuk masukan, terutama yg punyai niat buat memajukan Propinsi Ja-bar. Akan tetapi, pergantian itu musti dapatkan perjanjian dari beberapa faksi buat terciptanya kondusifitas.
Artikel Terkait : jumlah penduduk indonesia menurut BPS
" Jadi saya animo inisiatifnya saya duga itu lumrah serta baik, kelak meyakinkan kalau masukan itu dapatkan area buat penduduk itu yang wajib dicari, " jelasnya.
Didapati, pandangan pergantian nama Propinsi Jawa Barat bukanlah perihal baru. Bahkan juga udah gulirkan kala Propinsi Jawa Barat dibuat. Propinsi Jawa Barat yg wilayahnya menunjuk Staatblad Nomer 378 itu dibuat lewat UU No. 11/1950.
Salah satunya argumen perubahan nama yaitu menegaskan ciri-ciri penduduk Sunda. Pergantian itu buat mengikat budaya yg mulai terkikis serta sukar ditemui di wilayah asal gara-gara globalisasi.
Dengan cara yuridis, perubahan nama lokasi sering berlangsung di Indonesia serta tak berseberangan dengan peraturan hukum. Umpamanya Irian Jaya berubah menjadi Papua, Aceh berubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam
Mengawasi Indonesia 2019
Menurut dia, semua pergantian butuh perjanjian dari beberapa faksi. Gak kecuali perihal masukan pergantian nama Propinsi Ja-bar.
" Dimana-mana hidup ini yaitu perjanjian, jadi pergantian itu silahkan saat ada perjanjian, " ujar Emil, sebutan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/9) .
Simak Juga : nama provinsi di indonesia
Tidak hanya itu, Emil menilainya beragam trik dapat dilaksanakan berkenaan pergantian ini. Satu diantaranya ialah lewat uji publik buat mengukur sejauh berapa perubahan nama Propinsi Ja-bar bisa dimanifestasikan.
" Cari kesepakatannya itu yang wajib dicari, apa mesti ada uji publik adakah survey atau poling, itu kan mesti dipikir, " ujarnya.
Meski demikian, Emil menilai semua bentuk masukan, terutama yg punyai niat buat memajukan Propinsi Ja-bar. Akan tetapi, pergantian itu musti dapatkan perjanjian dari beberapa faksi buat terciptanya kondusifitas.
Artikel Terkait : jumlah penduduk indonesia menurut BPS
" Jadi saya animo inisiatifnya saya duga itu lumrah serta baik, kelak meyakinkan kalau masukan itu dapatkan area buat penduduk itu yang wajib dicari, " jelasnya.
Didapati, pandangan pergantian nama Propinsi Jawa Barat bukanlah perihal baru. Bahkan juga udah gulirkan kala Propinsi Jawa Barat dibuat. Propinsi Jawa Barat yg wilayahnya menunjuk Staatblad Nomer 378 itu dibuat lewat UU No. 11/1950.
Salah satunya argumen perubahan nama yaitu menegaskan ciri-ciri penduduk Sunda. Pergantian itu buat mengikat budaya yg mulai terkikis serta sukar ditemui di wilayah asal gara-gara globalisasi.
Dengan cara yuridis, perubahan nama lokasi sering berlangsung di Indonesia serta tak berseberangan dengan peraturan hukum. Umpamanya Irian Jaya berubah menjadi Papua, Aceh berubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam
Comments
Post a Comment