Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) menilainya jika masalah penyalahgunaan narkotika yg menyeret politisi Partai Demokrat Andi Arief seharusnya tdk jadikan komoditas politik. ICJR memaparkan, masalah ini gak setidaknya jadikan bahan serangan oleh beberapa tim politik saat Pemilu Presiden 2019 pada April yang akan datang. " Di dalam jaman kampanye waktu ini, pembincangan perihal ditangkapnya Andi Arief jadi komoditas politik yg malah dimanfaatkan buat sama sama serang, " kata Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu, lewat info terdaftar yg di terima Kompas. com, Rabu (6/3/2019) . Andi Arief paling akhir menjabat menjadi Wakil Ketua Sekretris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat. Tapi, waktu ini ia udah ajukan surat pengunduran diri sehabis tersandung masalah ini. Urutan Partai Demokrat dalam peta politik kesempatan ini adalah partai pengusung pasangan calon nomer urut 02, Prabowo-Sandi. Realitas ini dia yg lantas banyak dipakai tim lawan buat lemparkan serangan.
Artikel Terkait : contoh surat pengunduran diri
Walaupun sebenarnya, masalah penyalahgunaan narkotika yg menyeret politisi atau petinggi publik bukan baru pertama kali berlangsung. Awal kalinya, beberapa politisi dengan latar belakang bermacam parpol pernah juga dapat dibuktikan konsumsi obat-obatan terlarang. Contohnya, eks anggota Dewan Ahli Partai Golkar Indra Jaya Piliang, Kepala DPRD Buton Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) La Usman, serta anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem Ibrahim Hasan. Baca pula : Lis Politisi serta Petinggi yg Terperangkap Masalah Narkoba Ini memperlihatkan jika politisi dari ke dua pihak, baik oposisi atau partisan pemerintah sempat jadi korban penyalahgunaan narkoba. " Sayangnya rumor yg diperdebatkan lantas malah membuat pemakaian narkotika menjadi komoditas politik yg melanjutkan stigmatisasi tidak baik buat pemakaian narkotika, " kata Erasmus. Lebih jauh, ICJR ikut menilainya perlakuan masalah narkoba dengan memakai pendekatan hukum pidana tdk efisien buat senantiasa digerakkan. Tdk ada satu lantas negara dalam dunia sukses mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan menghukum pemakai narkotika Ada pendekatan beda yg lebih sama serta dipandang mujarab buat mendesak angka penyalahgunaan narkoba, yakni pendekatan kesehatan. " Pemerintah Indonesia, s/d ini hari jelas jadi satu diantaranya contoh tidak suksesnya kebijaksanaan tidak baik perlakuan narkotika yg lebih mengutamakan pemidanaan ketimbang kesehatan warga, " papar Erasmus. Ketimbang repot membuat penyalahgunaan narkoba oleh politisi menjadi bahan buat menyerang tim politik beda, ada perihal yg lebih utama buat dilihat oleh pemerintah, ialah perbaikan kebijaksanaan. Membuat perubahan perlakuan hukum sehubungan narkoba dari yg awal kalinya berpedoman pada pendekatan pidana, jadi pendekatan yg mengedepankan kesehatan warga.
Artikel Terkait : contoh surat pengunduran diri
Walaupun sebenarnya, masalah penyalahgunaan narkotika yg menyeret politisi atau petinggi publik bukan baru pertama kali berlangsung. Awal kalinya, beberapa politisi dengan latar belakang bermacam parpol pernah juga dapat dibuktikan konsumsi obat-obatan terlarang. Contohnya, eks anggota Dewan Ahli Partai Golkar Indra Jaya Piliang, Kepala DPRD Buton Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) La Usman, serta anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem Ibrahim Hasan. Baca pula : Lis Politisi serta Petinggi yg Terperangkap Masalah Narkoba Ini memperlihatkan jika politisi dari ke dua pihak, baik oposisi atau partisan pemerintah sempat jadi korban penyalahgunaan narkoba. " Sayangnya rumor yg diperdebatkan lantas malah membuat pemakaian narkotika menjadi komoditas politik yg melanjutkan stigmatisasi tidak baik buat pemakaian narkotika, " kata Erasmus. Lebih jauh, ICJR ikut menilainya perlakuan masalah narkoba dengan memakai pendekatan hukum pidana tdk efisien buat senantiasa digerakkan. Tdk ada satu lantas negara dalam dunia sukses mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan menghukum pemakai narkotika Ada pendekatan beda yg lebih sama serta dipandang mujarab buat mendesak angka penyalahgunaan narkoba, yakni pendekatan kesehatan. " Pemerintah Indonesia, s/d ini hari jelas jadi satu diantaranya contoh tidak suksesnya kebijaksanaan tidak baik perlakuan narkotika yg lebih mengutamakan pemidanaan ketimbang kesehatan warga, " papar Erasmus. Ketimbang repot membuat penyalahgunaan narkoba oleh politisi menjadi bahan buat menyerang tim politik beda, ada perihal yg lebih utama buat dilihat oleh pemerintah, ialah perbaikan kebijaksanaan. Membuat perubahan perlakuan hukum sehubungan narkoba dari yg awal kalinya berpedoman pada pendekatan pidana, jadi pendekatan yg mengedepankan kesehatan warga.
Comments
Post a Comment